Sejak Pendemi Covid 19, berbagai kebijakan yang mengharuskan masyarakat untuk tidak berpergian sembarangan dan membatasi pertemuan dengan orang lain agar dapat mencegah proses penyebaran penyakit yang cukup merenggut nyawa banyak orang itu, shingga pendapatan Asli Daerah dari sektor pariwisata menurun tajam. Berdasarkan Data Dinas Pariwisata Prov. Sultra PAD Sektor pariwisata Tahun 2018 berjumlah Rp 804.500.000 dari jumlah kunjungan wisata 2.446.776 orang, Tahun 2019 meningkat menjadi 1.118,285,000 dari jumlah kunjungan wisata 2.556.554 orang, dan Tahun 2020 sejak pendemi Covid 19 berjumlah 402.973.900 dari jumlah kunjungan wisata menurun tajam menjadi 878.198orang. Saat ini, Negara berusaha untuk bangkit kembali dan mencoba memulihkan perekonomian tak terkecuali Provinsi Daerah Sulawesi Tenggara, salah satunya dibukanya kembali tempat-tempat pariwisata namun dengan model baru yang menyesuaikan dengan kebijakan New Normal dalam hal ini tetap menyelenggarakan protokol kesehatan.

Beberapa aturan hukum pun telah diterbitkan untuk menekan jumlah persebaran Covid 19, seperti Inpres Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) di Lingkungan Pemerintahan Daerah, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid 19),  hingga Peraturan Gubernur Sultra Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

Sebagai tempat yang banyak dikunjungi, tempat wisata tentunya sangat rentan dengan penyebaran covid 19, dengan demikian, sangat dibutuhkan peran Pemerintah Daerah untuk menjamin terselenggaranya ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat, serta perlindungan masyarakat khususnya terselenggaranya protokol kesehatan pada obyek wisata di Sulawesi Tenggara. Mengingat jumlah masyarakat yang terpapar Covid 19 per tanggal 28 juni 2021 semakin meningkat yaitu terkonfirmasi positif 11.678 yang terdiri dari 198 kasus baru.

Satuan Polisi Pamong Praja memiliki andil besar sebagai representasi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan hal diatas.Dalam konteks, kualitas pelayanan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sangatlah penting.Mengingat Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat, merupakan urusan pemerintahan yang dibagi ke Daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pada faktanya kondisi saat ini berbeda jauh dengan kondisi yang diharapkan dan ada beberapa permasalahan yang dihadapi Sat Pol PP Prov. Sultra yaitu :

  1. Jumlah terpapar Covid 19 di Sulawesi Tenggara meningkat
  2. Penertiban protokol kesehatan pada obyek wisata di Sulawesi Tenggara bersifat periodik, yaitu pada saat-saat tertentu saja seperti pada akhir pekan, peristiwa penyambutan tahun baru, pelaksanaan hari raya Idul Fitri atau Idul Adha dan ketika ada event budaya
  3. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tenggara sampai saat ini lebih banyak bersosialisasi penyelenggaraan protokol kesehatan dan minim tindakan.
  4. Proses pendataan pelanggaran Prokes masih manual
  5. Tidak dapat mendeteksi riwayat pelanggaran prototokol kesehatan oleh seseorang atau pengusaha.
  6. Tidak adanya data yang terintegrasi mengenai identitas pelanggar  protokol kesehatan (orang dan pengusaha) pada obyek wisata.
  7. Tidak adanya pemetaan yang jelas mengenai obyek wisata yang wisatawannya banyak, sedang, dan sedikit melanggar protokol kesehatan. 
  8. Minimnya evaluasi penyelenggaraan protokol kesehatan pada obyek wisata.

Berdasarkan permasalahan diatas penulis memandang perlu untuk membuat terobosan Proyek Perubahan pembuatan aplikasi digital “SAPA PRAJA” yang dapat digunakan oleh SatPol PP Prov. Sultra, dan berfungsi untuk :

  1. Dapat digunakan secara langsung oleh semua anggota yang bertugas dalam menyelenggarakan penertiban protokol kesehatan pada obyek wisata.
  2. Dapat digunakan anggota menginput secara langsung identitas dan gambar pelanggar protokol kesehatan (orang dan pengusaha) pada obyek wisata.
  3. Setiap data yang dilaporkan secara langsung oleh anggota di lapangan akan tersimpan secara otomati dan terintegrasi.
  4. Mengidentifikasi secara otomatis mengenai jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggar protokol kesehatan sehingga menjadi bahan pertimbangan dalam memberikan sanksi.
  5. Dapat memberikan informasi real mengenai pemetaan obyek wisata yang jumlah pelanggar protokol kesehatannya banyak, sedang, dan sedikit sehingga menjadi bahan acuan untuk evaluasi.